Kalselupdate.my.id, Banjarmasin – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi hingga September 2026 menuai kekecewaan masyarakat. Pasalnya, sebelumnya manajemen PT PLN (Persero) menyampaikan janji bahwa pemadaman tidak lagi terjadi pada September 2026.
Namun kenyataannya, pemadaman listrik masih dirasakan warga di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan secara bergiliran. Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan dan komitmen manajemen PLN dalam memenuhi janji kepada pelanggan.
Pembina DPP FKPWK (Forum Kerukunan Peduli Warga Kalimantan), H. Junaidi, menilai kekecewaan masyarakat sangat wajar. Menurutnya, warga sudah cukup lama bersabar menghadapi pemadaman yang berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari.
“Jangan hanya berlindung di balik alasan kendala teknis dan faktor alam. Masyarakat sudah cukup bersabar dan tentu ingin mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai persoalan sebenarnya,” ujar H. Junaidi.
Menurutnya, pemadaman listrik bergilir tidak hanya mengganggu rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap berbagai sektor usaha dan pelayanan masyarakat. Mulai dari perkantoran, UMKM, warung, pertokoan, usaha makanan dan minuman, lembaga pendidikan, tukang cukur hingga berbagai usaha swasta lainnya ikut merasakan dampaknya.
Karena itu, ia meminta manajemen PLN tidak hanya memberikan penjelasan mengenai pemadaman, tetapi juga memperhatikan hak pelanggan, termasuk kompensasi apabila pemadaman memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang sesuai aturan pelanggan berhak mendapatkan kompensasi, berikan sesuai ketentuan. Untuk pelanggan pascabayar bisa berupa pengurangan tagihan pada bulan berikutnya, sedangkan pelanggan prabayar mendapatkan tambahan nilai pada pembelian token berikutnya,” katanya.
H. Junaidi juga menyoroti adanya pertanyaan dari masyarakat mengenai pola pemadaman yang dinilai tidak merata. Menurutnya, ada wilayah tertentu yang seolah tidak mengalami pemadaman bergilir, sementara wilayah lainnya harus berulang kali merasakan listrik padam.
“Masyarakat juga bertanya, kenapa pemadaman seperti tebang pilih? Kalau memang harus dilakukan pemadaman bergilir, perlakuannya harus jelas dan transparan. Jangan sampai masyarakat merasa ada wilayah atau kelompok tertentu yang diprioritaskan,” tegasnya.
Ia berharap PLN dapat menjelaskan secara terbuka penyebab pemadaman yang masih berlangsung. Masyarakat, lanjutnya, perlu mengetahui apakah persoalan tersebut berkaitan dengan pasokan energi, pembangkit, jaringan, sistem kelistrikan maupun faktor lainnya.
Selama ini, masyarakat dinilai sudah sering mendengar berbagai alasan, mulai dari pemeliharaan gardu induk, gangguan sistem, kerusakan mesin, perbaikan pembangkit, berkurangnya debit air akibat kemarau panjang hingga gangguan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Warga sudah bosan mendengar alasan-alasan klasik. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian, keterbukaan dan solusi. Kalau memang ada kendala, sampaikan apa adanya kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia menegaskan, masyarakat sebenarnya bisa memahami apabila pemadaman memang terjadi karena kondisi yang berada di luar kendali PLN. Namun, apabila pemadaman disebabkan persoalan teknis yang masih dapat ditangani, PLN diminta tidak mengabaikan dampaknya terhadap pelanggan.
“Kurang apa lagi masyarakat bersabar? Banyak warga yang kehilangan pendapatan karena usahanya bergantung pada listrik. Dagangan bisa rusak, aktivitas usaha terhenti, pekerjaan terganggu. Ini semua ada kerugiannya,” ujarnya.
Meski demikian, H. Junaidi mengakui terdapat ketentuan mengenai kondisi tertentu yang dapat menjadi pengecualian, seperti force majeure atau keadaan di luar kendali, antara lain bencana alam dan sambaran petir.
Karena itu, ia berharap manajemen PLN dapat memenuhi janji yang telah disampaikan kepada masyarakat, memberikan penjelasan secara terbuka serta memenuhi hak pelanggan sesuai aturan yang berlaku.
“Pedulilah kepada pelanggan. Tepati janji yang sudah disampaikan. Masyarakat sudah lelah menahan kesabaran dan menanggung kerugian akibat pemadaman listrik yang terus berulang,” pungkas H. Junaidi.(*)
