Kalselupdate.my.id, Jakarta, – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus meneguhkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui Inspektorat Daerah, pemerintah menggelar sosialisasi terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Sektor Publik. Acara tersebut berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta, pada hari Jumat (27/9/2023).
Dalam sambutannya, Bupati Tanah Bumbu, Abah Zairullah Azhar, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapabilitas pejabat eselon di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, penerapan SPIP bukan hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan sistem yang harus dijalankan dengan penuh disiplin.
“SPIP bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah instrumen penting yang wajib diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta memastikan kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan tepat sasaran,” tegas Abah Zairullah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa manajemen risiko tidak hanya penting dalam melindungi pemerintah dari potensi kerugian, tetapi juga berperan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Acara tersebut turut menghadirkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Ambo Sakka, sebagai narasumber utama dengan materi berjudul “Implementasi Manajemen Risiko: Urgensi dan Tantangan”. Dalam paparannya, Ambo menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko di sektor publik merupakan kebutuhan mendesak.
“Kita berhadapan dengan tantangan yang semakin dinamis. Tanpa manajemen risiko yang efektif, pemerintah akan kesulitan mengatasi berbagai potensi kerugian yang mungkin timbul di masa depan,” jelasnya. Ambo juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif.
Inspektur Inspektorat Tanah Bumbu, Yulian Herawati, menambahkan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari serangkaian bimbingan teknis (bimtek) yang dirancang untuk memperkuat pemahaman serta keterampilan pejabat eselon II dan III dalam hal pengendalian internal dan manajemen risiko.
“Kami berfokus pada implementasi langkah-langkah konkret agar para peserta bisa langsung menerapkannya di instansi masing-masing,” ujar Yulian. Ia juga menjelaskan bahwa staf khusus dan KP2D memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memantau kinerja SKPD serta memastikan setiap langkah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk kepala dinas (eselon II), kepala bagian (eselon III), camat, serta staf khusus dan KP2D. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya acara, dengan harapan dapat mengaplikasikan hasil sosialisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di unit kerja masing-masing.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap perubahan zaman. (***/Di)
