Kalselupdate.my.id, Banjarbaru – Ketua Parlemen Jalanan, Badrul Ain Sanusi Al Afif, S.H., M.H., angkat bicara terkait konflik yang tengah menjadi sorotan publik antara sejumlah guru dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kalimantan Selatan, Madun. Konflik ini telah memancing polemik luas, terutama di media sosial.
Dalam pernyataan resminya pada Kamis (12/9/2024), Badrul Ain mengecam tindakan Madun yang dituding terlibat dalam pelanggaran etika. Menurut Badrul, perilaku Madun mencerminkan teladan yang buruk bagi dunia pendidikan, terutama di mata para pendidik.
“Madun telah menciptakan permasalahan yang tidak hanya mencoreng citra pendidikan di Kalimantan Selatan, tetapi juga merendahkan standar etika yang seharusnya dijunjung oleh para pemimpin pendidikan,” ujar Badrul.
Ia menegaskan bahwa Madun sudah tidak pantas lagi memegang jabatan sebagai Kadisdik dan mendesak Gubernur Kalimantan Selatan untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pergantian.
Lebih lanjut, Badrul Ain juga menyampaikan keprihatinannya atas ancaman yang diterima oleh sejumlah aktivis yang terlibat dalam aksi protes terhadap isu ini. Ia mengecam keras upaya intimidasi yang diterima melalui telepon, yang dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip demokrasi.
“Ini merupakan tindakan yang sangat mencederai demokrasi di Banua. Kami, para aktivis, tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman semacam ini,” tegas Badrul.
Badrul Ain menambahkan bahwa para aktivis, tanpa memandang latar belakang politik, berkomitmen untuk terus membela kebenaran dan tidak akan membiarkan ada pihak yang mencoba membungkam suara demokrasi. Ia juga menyatakan kekhawatirannya terhadap laporan adanya upaya pengawasan dan penguntitan terhadap aktivis yang mendukung protes tersebut.
“Kami mendapatkan informasi tentang adanya penguntitan terhadap aktivis, dan kami meminta agar pihak-pihak terkait segera menghentikan tindakan tersebut,” kata Badrul.
Badrul menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ia dan para aktivis akan terus berjuang demi tegaknya kebenaran dan demokrasi.
“Kami akan bersatu dan tidak akan membiarkan siapa pun mengganggu proses demokrasi di Kalimantan Selatan. Perjuangan ini akan kami lanjutkan hingga kebenaran terungkap dan ditegakkan,” pungkasnya. ( Di )
