Kalselupdate.my.id, Banjarbaru – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhammad Syarifuddin, M.Pd, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel. Rakor yang berlangsung di ruang rapat Aberani Sulaiman, lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (22/1), dilakukan sesaat setelah apel pagi.
Dalam Rakor tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan. Di antaranya, persiapan pelantikan gubernur terpilih, penataan tenaga non-ASN, serta penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
H. Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang menyangkut keberlanjutan nasib ribuan tenaga kontrak di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penataan ini, jelasnya, merupakan arahan langsung dari Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga non-ASN.
“Pak Gubernur sangat peduli dengan isu ini. Sebagai bentuk apresiasi, beliau telah menaikkan gaji tenaga kontrak dari Rp2,6 juta menjadi Rp3,1 juta,” ungkap Syarifuddin.
Selain itu, penanganan banjir yang masih menjadi persoalan krusial di Kalsel juga dibahas secara mendalam. Pemprov Kalsel, melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota, terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan banjir dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Kami mendorong semua daerah untuk memperkuat bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Kebutuhan dasar seperti beras hingga layanan kesehatan harus dipastikan tersedia dan terkoordinasi dengan baik,” tegas Syarifuddin.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar-SKPD dan pemerintah daerah untuk memastikan langkah-langkah penanganan bencana berjalan efektif, termasuk upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko bencana serupa di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Syarifuddin memastikan pelantikan gubernur terpilih akan dilaksanakan sesuai jadwal. “Insya Allah, pelantikan gubernur terpilih akan digelar pada 7 Februari 2025, sesuai rencana awal,” ujarnya.
Rapat yang dihadiri seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel ini juga membahas berbagai masukan dari peserta Rakor. Masukan tersebut akan diintegrasikan dalam rencana kerja pemerintah untuk mendukung visi dan misi gubernur, yaitu “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.
“Setiap SKPD harus bekerja selaras dengan visi dan misi gubernur untuk mendukung kebijakan prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Syarifuddin.
Rakor ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menangani isu-isu strategis dan memastikan pelayanan optimal bagi masyarakat. (md/adpim)
