Kalselupdate.my.id, Banjarmasin – Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan dinilai menjadi momentum penting bagi masyarakat di Pulau Borneo untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional. Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), H. Junaidi, mendorong digelarnya Musyawarah Besar atau “Aruh Ganal” Warga Kalimantan.
Gagasan tersebut dinilai penting untuk menyatukan pemikiran dan visi berbagai elemen masyarakat Kalimantan di tengah percepatan pembangunan IKN dan kawasan sekitarnya.
Menurut H. Junaidi, pembangunan fisik yang masif harus diikuti dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Jangan sampai masyarakat Kalimantan hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi dan pembangunan yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
“Kita harus siap merapatkan barisan menyongsong era baru ini. Saatnya seluruh pemangku kebijakan, kaum akademisi, aktivis pemuda, hingga tokoh adat dari Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Melayu, serta segenap warga paguyuban pendatang duduk satu meja. Kita perlu merumuskan ulang visi bersama agar putra-putri daerah memiliki kompetensi untuk mengisi setiap pos strategis yang tercipta,” ujar H. Junaidi.
H. Junaidi menyebut revitalisasi sumber daya manusia dan ekonomi daerah harus menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan besar akibat hadirnya IKN.
Setidaknya terdapat tiga sektor yang menurutnya perlu mendapat perhatian bersama.
Pertama, revitalisasi kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan keterampilan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja lokal. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat daerah mampu bersaing dan mengambil peluang kerja dalam berbagai proyek nasional maupun industri turunannya.
Kedua, penguatan kemandirian fiskal dan ekonomi daerah. Menurutnya, UMKM dan pelaku usaha lokal perlu diperkuat agar mampu masuk ke dalam rantai pasok pembangunan, termasuk melalui pemanfaatan sistem pengadaan pemerintah seperti e-Katalog.
Selain itu, konsolidasi dan pembentukan konsorsium pengusaha daerah dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.
Ketiga, menjaga keseimbangan ekologis dan kultural. H. Junaidi mendorong agar pertumbuhan ekonomi Kalimantan tidak hanya bergantung pada eksploitasi komoditas mentah, tetapi diarahkan pada hilirisasi dan pengembangan ekonomi hijau yang tetap memperhatikan kearifan lokal.
Terkait rencana pelaksanaan “Aruh Ganal”, H. Junaidi belum menetapkan satu daerah sebagai tuan rumah. Penentuan lokasi, menurutnya, dapat menjadi bagian dari diskusi bersama masyarakat Kalimantan.
Sejumlah provinsi dinilai memiliki keunggulan dan alasan masing-masing untuk menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki posisi strategis karena menjadi lokasi utama pembangunan IKN.
Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki akar budaya yang kuat dengan filosofi kebersamaan “Aruh Ganal” sekaligus memiliki posisi strategis dalam sektor logistik dan pangan.
Sementara Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki karakter kemajemukan masyarakat serta posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara.
Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki keterkaitan sejarah dengan gagasan pemindahan ibu kota serta kekayaan hutan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi.
Sedangkan Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan dan kawasan industri hijau.
Menurut H. Junaidi, perbedaan keunggulan tersebut justru dapat menjadi modal untuk membangun kolaborasi antardaerah, bukan menjadi alasan untuk saling berkompetisi.
Melalui forum “Aruh Ganal”, FKPWK menargetkan lahirnya “Manifesto Pemikiran Kalimantan”, berupa rumusan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi strategis masyarakat Kalimantan terkait arah pembangunan di era IKN.
Dokumen tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, termasuk Otorita IKN dan pemerintah pusat.
H. Junaidi menilai masyarakat Kalimantan harus memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya.
“Aruh Ganal ini diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan gagasan dan kepentingan masyarakat Kalimantan. Kita ingin pembangunan IKN dan kawasan sekitarnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal sekaligus memperkuat peran Kalimantan sebagai salah satu pilar utama pembangunan Indonesia,” pungkasnya.(*)
