Kalselupdate.my, Banjarbaru – Ratusan massa yang mayoritas merupakan sopir angkutan truk menggelar aksi unjuk rasa di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026) siang. Mereka tergabung dalam aliansi Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) dan turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi.
Aksi damai tersebut dipusatkan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Dengan membawa spanduk serta menyampaikan orasi, para peserta aksi mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap dugaan penyimpangan distribusi Biosolar yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin Sekretaris Daerah M. Syarifuddin, didampingi unsur Polda Kalsel dan Danrem Antasari, langsung menemui massa di halaman Kantor Setdaprov Kalsel untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Dalam aksi tersebut, SAKUTU menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka menilai kondisi distribusi BBM di Kalimantan Selatan saat ini sudah mengkhawatirkan. Minimnya pengawasan disebut menjadi salah satu penyebab tidak stabilnya harga dan sulitnya masyarakat mendapatkan BBM subsidi.
Koordinator lapangan aksi, Aliansyah, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk menyatakan kondisi darurat BBM agar penanganannya lebih serius dan terarah.
Selain itu, massa juga mendesak adanya penambahan kuota Biosolar untuk wilayah Kalsel. Mereka menyoroti panjangnya antrean di SPBU yang kerap menyulitkan para sopir dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tuntutan lainnya adalah penindakan tegas terhadap praktik mafia BBM. Para peserta aksi meminta aparat penegak hukum membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas penimbunan, praktik pelansiran, hingga penjualan BBM di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum tertentu yang melindungi praktik ilegal tersebut, termasuk pungutan liar di sejumlah SPBU. Kondisi kelangkaan BBM ini diduga berkaitan dengan distribusi yang tidak tepat sasaran hingga keluar daerah.
SAKUTU turut meminta transparansi dari pihak Pertamina terkait penyaluran BBM subsidi. Mereka berharap ada keterbukaan data distribusi serta sanksi tegas bagi SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pencabutan izin operasional.
“Harapan kami sederhana, BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak tertentu,” ujar Aliansyah.
Aksi unjuk rasa berakhir setelah adanya respons dari pemerintah daerah dan aparat. Sekda Kalsel menyatakan pihaknya bersama Polda dan TNI akan segera membentuk satuan tugas khusus guna mengawasi dan menindak penyimpangan BBM bersubsidi.
Pihak kepolisian juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran, termasuk penimbunan dan penyelewengan distribusi BBM subsidi di wilayah Kalimantan Selatan.
