Kalselupdate.my.id, Batulicin– Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengadakan pertemuan strategis untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin, pada Kamis (14/11/24).
Tim KPK yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI, Sri Kuncoro Hadi, didampingi oleh Analis Pemberantasan TPK, Tri Desa Adi Nurcahyo, dan Fadli Herdian.
Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, menyambut kedatangan jajaran KPK dengan hangat. “Selamat datang di Bumi Bersujud,” ucapnya, seraya menyampaikan apresiasi atas perhatian KPK dalam mendukung langkah pencegahan korupsi di Tanah Bumbu.
Dalam sambutannya, Zairullah berpesan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, mengingat pentingnya bagi keberlanjutan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Zairullah juga memaparkan program unggulan Kabupaten Tanah Bumbu, yakni “Satu Desa Satu Masjid” (SDSM), di mana anak-anak di setiap desa diharuskan bermalam di masjid dari Senin hingga Sabtu. Program ini mengajarkan anak-anak mulai dari jenjang SD hingga SMP untuk belajar agama melalui kegiatan seperti mengaji, shalat, dan menghafal Al-Qur’an.
“Tujuan dari program ini adalah mencetak generasi cerdas, religius, dan berakhlak mulia,” jelas Zairullah. Selain SDSM, Tanah Bumbu juga memiliki program “Gerakan Cuci Kaki Ibu,” yang bertujuan membentuk karakter anak-anak yang santun dan berbakti.
Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI, Sri Kuncoro Hadi, menjelaskan bahwa kunjungan timnya ke Tanah Bumbu berkaitan dengan pemantauan tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP). “Semoga upaya pencegahan di Tanah Bumbu semakin efektif sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi,” ujar Sri Kuncoro.
Adapun aspek-aspek utama yang dipantau dalam pertemuan ini mencakup perkembangan implementasi MCP 2024, penertiban Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi pendapatan pajak daerah, serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari sektor pertambangan.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Tanah Bumbu, termasuk Sekda Ambo Sakka, Asisten, Staf Ahli, Inspektorat, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, serta perwakilan OPD terkait dari Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMPTSP, dan Dinas PUPR. Hadir pula perwakilan dari bagian pengadaan barang dan jasa, Kantor Pertanahan, serta Bank Kalsel. ( */Di )
