Kalselupdate.my.id, Kotabaru – Guna meningkatkan pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kotabaru, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan. Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru pada Rabu (13/11/24) ini mengusung tema “Membangun Jaringan Media untuk Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024.” Rakor tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk IPTU Agus Riyanto, Kasi Humas Polres Kotabaru, sebagai salah satu narasumber.
Sebagai pemateri utama, kehadiran IPTU Agus Riyanto berhasil menarik perhatian sekitar 200 peserta, yang terdiri dari anggota Bawaslu, insan pers, pelajar, mahasiswa, serta tokoh masyarakat. Dalam pemaparannya, Agus Riyanto menekankan pentingnya kolaborasi antara media, kepolisian, dan Bawaslu untuk menciptakan pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel.
“Media memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat kepada publik dan mengedukasi masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Kerja sama ini bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga untuk pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi. Sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan media sangat penting untuk menciptakan lingkungan pemilu yang aman dan berintegritas,” ujar IPTU Agus.
Selain IPTU Agus Riyanto, acara ini juga menghadirkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotabaru, Ahmad Nurahsin, yang menyampaikan materi bertema “Etika dan Independensi Media dalam Mendukung Pengawasan Bawaslu di Pilkada Serentak Tahun 2024.” Turut hadir pula pegiat pemilu, Rusdiansyah, S.H.I., yang membahas “Strategi Kehumasan dalam Mengedukasi Publik untuk Pengawasan Pilkada.”
Beberapa tokoh penting lainnya yang hadir dalam rakor ini antara lain Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua PWI, serta perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotabaru.
Melalui kegiatan rakor ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru berharap dapat memperkuat pengawasan pemilu agar Pilkada 2024 dapat terselenggara secara transparan, adil, dan terbebas dari pelanggaran. Rakor ini juga menjadi langkah strategis Bawaslu dalam membangun jaringan kehumasan yang kuat untuk menghadapi tantangan dan potensi kerawanan dalam Pilkada mendatang. ( */Di )
