Kalselupdate.my.id, Banjarbaru – Dunia pendidikan di Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, insiden tersebut melibatkan seorang Kepala Dinas yang diduga bertindak arogan terhadap seorang guru. Peristiwa yang menggegerkan ini terjadi dalam rapat koordinasi pendidikan yang diselenggarakan di sebuah hotel di Banjarmasin.
Pada rapat tersebut, seorang guru perempuan bernama Ibu Amalia dengan berani menegur Kepala Dinas yang merokok di dalam ruangan rapat. Namun, teguran tersebut justru memicu respons kontroversial dari sang Kepala Dinas, yang dengan sikap semena-mena mengusir Ibu Amalia dari ruangan.
Video yang memperlihatkan keberanian Ibu Amalia serta aksi pengusiran yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut segera viral di media sosial setelah diunggah oleh sebuah akun TikTok. Kejadian ini memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan yang mengkritik tindakan Kepala Dinas sebagai contoh kepemimpinan yang jauh dari sikap bijaksana.
“Ini adalah bentuk arogansi yang tidak bisa ditoleransi, terutama dari seorang pemimpin di dunia pendidikan. Alih-alih menjadi panutan, Kepala Dinas ini justru memperburuk citra pendidikan di Kalimantan Selatan,” ujar salah seorang netizen yang turut mengecam tindakan tersebut.
Sorotan tajam juga datang dari Aliansyah, seorang aktivis LSM yang dikenal dengan julukan “Raja Demo”. Dalam keterangannya pada Selasa (3/9/24), Aliansyah menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Ibu Amalia dalam mencari keadilan. Ia bahkan merencanakan aksi protes besar-besaran untuk mendesak Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin, agar segera mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Dinas tersebut.
“Ini bukan kali pertama Kepala Dinas ini menunjukkan sikap yang tidak pantas. Jika Gubernur tidak segera bertindak, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita,” tegas Aliansyah. Ia juga merujuk pada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sebelumnya telah menyarankan pemberian sanksi kepada Kepala Dinas tersebut terkait pelanggaran tugas saat kampanye partai politik.
Aliansyah menegaskan bahwa tindakan tegas dari pemerintah sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Aksi pendampingan yang direncanakannya diharapkan dapat menjadi titik awal reformasi yang sangat mendesak untuk dilaksanakan di wilayah banua.
Kasus ini terus berkembang dan situasinya semakin memanas. Masyarakat kini menanti dengan penuh harap, apakah Gubernur Paman Birin akan mengambil langkah berani untuk menindak atau bahkan memecat Kepala Dinas yang telah mencoreng nama baik dunia pendidikan di daerahnya sendiri.(Tim)
